Tak Ada Perampasan Lahan, Masyarakat Papua Dukung Cetak Sawah
By Admin
Ilustrasi Petani
nusakini.com, Papua, -- Program cetak sawah dan pengembangan pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian di Papua terus mendapat dukungan dari masyarakat adat, petani, dan pemerintah daerah. Program yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional itu dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan hak kepemilikan lahan adat.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo. Menurutnya, masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
"Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya," ujar Willhelmus.
Ia menegaskan bahwa selama program berjalan tidak pernah terjadi perampasan lahan adat sebagaimana isu yang kerap berkembang di luar Papua. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan.
"Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain," tegasnya.
Willhelmus menjelaskan bahwa lahan yang saat ini telah dibuka baru sekitar 100 hektare. Sementara itu, masih terdapat potensi lahan tidur yang cukup luas dan siap dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
"Ya kurang lebih 1.000 hektare masih ada lahan tidur kami. Dan kami siap menerima untuk membuka lagi itu semua," katanya.
Dukungan terhadap program cetak sawah juga disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah pusat kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua.
"Sekarang pemerintah perhatikan lewat pembangunan khususnya di pertanian itu sudah dilaksanakan sekarang, mulai baik dari Papua maupun Papua Barat dan setanah Papua sudah ada pembangunan yang nyata untuk masyarakat," ujar Lodwik.
Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Bahkan pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.
"Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami butuh pembangunan pertanian, khususnya cetak sawah. Itu masyarakat butuh dan saat ini lahannya sudah siap. Ada sekitar 2 ribu hektare tambahan. Dari awalnya 3 ribu sekian, tambahan 2 ribu. Dan kita sudah laporkan dan minta ke Bapak Menteri Pertanian," katanya.
Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat adat.
"Cetak sawah saya kira untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Lahannya masyarakat punya. Kita cuma fasilitasi pembangunannya saja, untuk cetak sawahnya saja. Terus lahan dan hasilnya juga masyarakat yang menikmati," ujarnya.
"Pemerintah tidak ambil lahan milik masyarakat. Pemerintah cuma fasilitasi dengan alat dan lain sebagainya untuk pengolahannya. Saya pikir kalau memang ini benar-benar terjadi perubahan untuk masyarakat," lanjutnya.
Menurut Lodwik, mayoritas masyarakat Papua mendukung pembangunan pertanian karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal.
"Yang saya ikuti perkembangan di Papua, khususnya di Papua Barat, itu mereka untuk cetak sawah mendukung sekali. Mereka mendukung untuk pembangunan, untuk kehidupan masyarakat. Terus kita juga harus jaga masyarakat punya lahan, mana yang kita pakai untuk cetak sawah, mana yang tidak," katanya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mengembangkan komoditas padi, tetapi juga tetap memperhatikan pangan lokal yang menjadi bagian dari budaya masyarakat.
"Ada padi, juga ada lahan untuk ubi kayu. Ada kehidupan masyarakat pangan lokal juga," ujarnya.
Keberhasilan program tersebut turut terlihat dari capaian produktivitas lahan yang telah dikembangkan. Manager Balai Pengelola (BP) Bendung Tami, Rahman, mengatakan lahan adat yang kini diolah bersama masyarakat mampu menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi.
"Lahan yang kita olah saat ini merupakan lahan adat yang dikelola bersama masyarakat. Produksinya bisa mencapai 5 sampai 6 ton per hektare. Untuk itu saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah membuat program perluasan sawah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan program Pak Menteri untuk menjadi swasembada pangan lokal maupun nasional," kata Rahman.
Sementara itu, Yusuf Wona, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bendung Tami, mengaku merasakan langsung manfaat program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada program pemerintah ini. Karena dengan program pemerintah ini dapat membantu kami khususnya di wilayah Papua dalam menjaga ketahanan pangan," ungkap Yusuf.
Manfaat program pengembangan sawah rakyat juga dirasakan oleh petani Orang Asli Papua (OAP) di Merauke. Roby Basik Basik, salah satu petani milenial yang mengembangkan usaha budidaya padi, mengaku kehidupannya mengalami perubahan signifikan sejak menekuni sektor pertanian.
Menurut Roby, hasil usaha tani yang diperolehnya selama ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan membantunya membangun rumah dari hasil panen padi.
"Saya rasakan lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini pribadi saya. Itu gara-gara saya garap tanam padi dan pertanian," ujar Roby.
Tidak hanya itu, pertanian juga menjadi sumber penghidupan yang memungkinkan dirinya menyekolahkan anak-anak hingga berhasil meraih berbagai profesi.
"Anak-anak semua sekolah. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi Kowad, ada yang bekerja di kesehatan. Itu dari pertanian saya usahakan," katanya.
Roby mengatakan kondisi tanaman padi yang saat ini dibudidayakan tumbuh dengan baik. Bersama kelompok tani, ia terus melakukan perawatan intensif agar hasil produksi tetap optimal.
"Hasilnya tetap baik," ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah terhadap petani terus diperkuat, terutama dalam penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani masyarakat.
"Kalau untuk saya dari pemerintah, saya punya pengharapan. Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga. Saya harus berjuang, harus semua harus begitu sama-sama. Harus bertani," ungkapnya.
Program cetak sawah dan optimasi lahan merupakan bagian dari strategi Kementerian Pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengembangkan sentra produksi pangan baru di wilayah timur Indonesia. Selain pembukaan lahan, pemerintah juga memberikan dukungan berupa sarana produksi, mekanisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, pendampingan budidaya, serta penguatan kelembagaan petani.
Dukungan dari pemilik hak ulayat, pemerintah daerah, pengelola lapangan, hingga petani menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Papua berjalan melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Lahan tetap menjadi milik masyarakat adat, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator pembangunan yang membantu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan ketahanan pangan masyarakat. Berbagai kisah sukses yang muncul dari Jayapura hingga Merauke menjadi bukti bahwa program cetak sawah tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat masa depan masyarakat Papua. (*)